Standar Pelayanan Minimal, PP No 2 Tahun 2018

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap  Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :

  1. Pendidikan
  2. Kesehatan
  3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  4. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman
  5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarkat, dan
  6. Sosial

Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pendidikan

Pemerintah Provinsi :

  1. Pendidikan menengah
  2. Pendidikan khusus

Pemerintah Kabupaten/Kota :

  1. Pendidikan anak usia dini
  2. Pendidikan dasar
  3. Pendidikan kesetaraan

SPM Kesehatan

Pemerintah Provinsi :

  1. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi
  2. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi

Pemerintah Kabupaten/Kota :

  1. pelayanan kesehatan ibu hamil
  2. pelayanan kesehatan ibu bersalin
  3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir
  4. pelayanan kesehatan bayi baru lahir
  5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pemerintah Provinsi :

  1. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota
  2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota

Pemerintah Kabupaten/Kota :

  1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
  2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbahdomestik

SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman

Pemerintah Provinsi :

  1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi
  2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi

Pemerintah Kabupaten/Kota  :

  1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
  2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota

SPM Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarkat

Pemerintah Provinsi :

  1. pelayanan ketenteraman danketertiban umum provinsi

Pemerintah Kabupaten/Kota :

  1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
  2. pelayanan informasi rawan bencana
  3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaanterhadap bencana
  4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korbanbencana
  5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban

SPM Sosial

Pemerintah Provinsi :

  1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitastelantar di dalam panti
  2. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalampanti
  3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar didalam panti
  4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnyagelandangan dan pengemis di dalam panti
  5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dansetelah tanggap darurat bencana bagi korbanbencana provinsi

Pemerintah Kabupaten/Kota :

  1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitastelantar di luar panti
  2. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luarpanti
  3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar diluar panti
  4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnyagelandangan dan pengemis di luar panti
  5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dansetelah tanggap darurat bencana bagi korbanbencana kabupaten/kota

Setiap standar pelayanan minimal memiliki standar teknis masing-masing yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Standar teknis tersebut ditetapkan oleh Kementerian terkait dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan minimal diselenggarakan dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Teknis yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian. Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan :

  1. Pengumpulan data
  2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar
  3. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar
  4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Laporan SPM termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan. Materi muatan laporan penerapan SPM sekurang-kurangnya memuat hasil penerapan SPM, kendala penerapan SPM dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM. Berikut contoh laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Untuk SPM Kesehatan, Kementerian kesehatan telah mengeluarkan Permenkes No 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

PP No 2018 tentang SPM silahkan download di sini

PP2-2018SPM_SalehMandar

Sumber : http://pemerintah.net

Stunting, Ancaman Generasi Penerus Bangsa Indonesia

Hasil Pemantauan Status Gizi yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2017 menunjukkan Indonesia memiliki masalah gizi Masyarakat yang akut dan kronis. Hasil pemantauan yang dilaksanakan di 34 Provinsi mencatat data balita dengan stunting di Indonesia sebesar 29,6%. Hal ini mengindikasikan 3 dari 10 Balita Indonesia mengalami pertumbuhan yang tidak baik. Angka ini mengalami peningkatan di bandingkan tahun 2016 yang berada pada angka 27,5%. Badan Kesehatan Dunia, WHO menetapkan bahwa suatu wilayah di katakan berkategori baik bila prevalensi balita pendek kurang dari 20% dan Prevalensi balita kurus kurang dari 5%. Selain itu suatu wilayah di katakana mengalami masalah gizi akut bila prevalensi balita pendek kurang dari 20% dan Prevalensi balita kurus 5% atau lebih. Peter Barker dalam dalam hipotesis “The fetal origins of disease” menyatakan kondisi kurang gizi masa janin dapat menyebabkan perubahan struktur dan metabolism secara permanen. Perubahan tersebut akan berdampak terhadap peningkatan resiko penyakit degenerated seperti diabetes mellitus dan penyakit jantung coroner pada masa mendatang. Besaran angka stunting paling besar berada pada rentang usia 0-23 bulan dengan persentase mencapai 20.1%. Masa 2 tahun pertama kehidupan manusia adalah masa pertumbuhan terbaik dalam fase kehidupan. Tapi kesulitan pertumbuhan yang di alami pada masa ini akan merampas kualitas hidup manusia Indonesia pada masa yang akan datang. Adapun balita pada usia 24-59 bulan yang masuk dalam kategori pendek sebesar 9.5%. Dengan angka – angka yang telah di publikasikan oleh Kementerian Kesehatan ini menjadi signal negara Indonesia menghadapi permasalahan yang sangat besar, nyata dan berat. Terdapat 3 Provinsi di Indonesia dengan prevalensi terbesar, yaitu NTT (40,3%), Sulawesi Barat(40%) dan Kalimantan Tengah (30%). Tiga Provinsi ini perlu mendapat perhatian yang serius dalam penanganan stunting. Dengan melihat data – data tersebut, maka kita sudah dapat memprediksi bagaimana kondisi bangsa ini ke depan. Calon generasi bangsa adalah mereka yang pada masa kecilnya telah memiliki permasalahan gizi yang rumit.

Meries dan Marlince, Adik Pemalu tapi lincah dari Bumi Cendrawasih

Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakan salat dan tunaikanlah zakat.  (QS. Al-Baqarah: 83).

 

Hari ini Selasa 17 Oktober 2017 adalah hari ke 57 menjalani pendidikan di Universitas Hasanuddin. Hujan yang telah turun sejak 2 hari terakhir tidak menjadi penghalang untuk pergi kuliah di Kampus. Pukul 07.30 telah siap dengan pakaian kemeja putih berlengan panjang dengan padanan celana kain warna krem tua yang sudah berusia kurang lebih 7 tahun.

Hari selasa istimewa, kedatangan seorang teman dari Mamuju untuk mengikuti tes tertulis ujian masuk CPNS. Edi wiyanto teman seperjuangan di Poltekkes Banta-Bantaeng pada tahun 2006-2010. Setelah berpisah di perempatan jalan Sahabat Raya. Kami menempuh jalan yang berbeda.

Pagi yang agak mendung tentunya terasa bersahabat bagi pejalan kaki untuk melangkahkan kedua kakinya ke kampus menunaikan niat baik menambah ilmu dan pengetahuan. Keringat yang selama membasahi badan pejalan kaki terasa kurang hadir karena cuaca yang agak terasa dingin menerpa para “Walker”.

Sampai di kampus langsung bertolak menuju ruangan KB111 sambil menunggu dosen Mata Kuliah Statistik Non Parametrik – Ibu Apik Indarty – Dosen Mata Kuliah Statistik FKM Unhas. Setelah menunggu hamper 30 menit ada informasi dari ketua kelas bahwa beliau Ibu Apik berhalangan masuk kelas karena ada kegiatan di Manado.

Kuliah selanjutnya adalah mata Kuliah Wawasan Sosial Budaya Maritim di MKU214 (Pada cerita sebelumnya telah digambarkan tentang MKU, mengapa Kuliah di MKU dll).

Pukul 12.30 di jemput sama pak Kiki di Kost. Pak Kiki dengan Motor Vega Hitam dan senyum khasnya yang senantiasa tersungging di bibir Pemuda Makassar yang menghabiskan masa mudanya selama beberapa tahun terakhir di Ternate Maluku Utara. (24 teman – teman tubel yang seangkatan, akan kami ceritakan di lembaran – lembaran berikutnya).

Kopi hitam + Susu Kaleng Cap Nona menjadi menu hari Selasa bersama Pak Kiki di Warung belakang MKU214 Fakultas budaya. Langganan kopi kami di sebelah kiri sudut. Kopi hitam + Susu menjadi saksi bisu cerita – cerita yang ada di antara saya dan kiki. Kadangkala Anderson dan Idayanti Bahdin juga turut menemani di warung yang cukup ramai oleh hiruk pikik anak mahasiswa dan dosen yang berbaur dalam satu melodi “makan dan minum”.

Pukul 13,00 masuklah kami kedalam kelas. Saya memilih duduk di belakang bersama dua gadis asal papua. Meries dan Marlince, Mahasiswa FKM utusan tanah Cendrawasih yang di biayai melalui bea siswa Dikti. Dua gadis remaja menginjak dewasa yang memiliki bola mata yang berbinar-binar dikelilingi bulu mata yang lentik, rambut keriting dengan sunggingan senyum yang manis dihiasi deretan gigi yang rapi dan putih bersih. Mereka berdua tinggal di Asrama Mahasiwa (Ramsis). Meries dengan badan yang agak kecil dan Marlince dengan tubuh yang agak berisi menjadi teman cerita selama kurang lebih 1 Jam 40 menit.

“Meries dan Marlince, Kelompok berapa” ujar saya sambil mulai melakukan pendekatan.

“Kami orang kelompok Delapang” jawab mereka hampir bersamaan.

Sambil bergurau sedikit demi sedikit saya tau bahwa ternyata Meries awalnya berminat masuk di Fakultas Pertanian dan Merlince memiliki impian jadi seorang bidan.

So..bagaimana dengan kondisi perkuliahan di Unhas?

Kendala yang di hadapi oleh 2 teman ini adalah kendala Bahasa pada saat berkomunikasi dengan teman-teman di kampus.

“Teman – teman terlalu cepat bicaranya, kadang saya tidak mengerti apa yang di ucapkan”ujar merlince.

Utamanya pada saat pengkaderan para senior yang membina terlalu cepat bicaranya lanjut Merlince.

Setelah cerita- cerita akhirnya saya mulai dapat menarik kesimpulan bahwa sebenarnya mereka berdua memiliki potensi tapi kadang masih malu-malu untuk mengutarakan pendapatnya di depan  teman-teman. Buktinya pada saat sesi tanya jawab merlince dan Meries memiliki pertanyaan yang berkaitan dengan Budaya Maritim di Sulawesi Selatan.

Jangan salah loh..Merlince ternyata memiliki hobby main bola kaki.

So—jadi nggak sabar melihat mereka tampil pekan depan untuk mempersentasekan tugas kelompok yang diberikan oleh Dosen Mata Kuliah.

Semoga sukses selalu untuk teman – teman semua khususnya Meries dan Marlince. Dua Gadis dari Banyak gadis pulau terbesar kedua di dunia

Hari ini terasa baper karena sekelas dengan dirinya…??

 

Makassar, Nafita House, 17 Oktober 2017

Hari ke 57 di Universitas Hasanuddin

Ketika Para Lelaki Tubel Bicara Sangkar

Menjalani masa kuliah bagi mereka yang sudah bekerja menjadi tantangan tersendiri. Ada banyak hal yang harus di sesuaikan. Perlu waktu untuk dapat menyesuaikan irama kampus dan kuliah yang nota bene cukup berbeda dengan kondisi di kantor tempat bekerja.

Hari ini kami berlima Anwar, Ukan, Amrin, Kiki dan saya berkumpul di gazebo depan kampus Fakultas Kesehatan masyarakat Unhas. Banyak yang kami bicarakan dan diskusikan. Sebelumnya kami menikmati kopi yang di jajakan sebagai sekaligus bazar yag dilakanakan oleh organisasi mahasiswa FKM hari ini. Sayang bagi kami pribadi kopi yang kami pesan tidak sesuai dengan harapan. No recomended untuk minum yang kedua kalinya di tempat tadi. Begitu pun pendapat Kiki yang memesan Espresso yang ternyata sangat pahit. Sampai – sampai pak Kiki sampai menambah 2 Porsi gula kedalam gelas yang berisi kopi. Anwar “lelaki bujang” dikelompok Tubel 2017 yang juga ternyata penikmat kopi seperti saya dan Kiki bersama – sama duduk di kursi yang berada di parkiran mobil. “saya pesan Vietnan Drip” ujar wawan “nama keren Anwar”.

Setelah minum kopi kami berpindah tempat, because “We Will Close” ujar gadis panitia bazar kepada kami. Akhirnya kami bergeser ke gazebo. Disinilah cerita berlanjut, apalagi ukan dan dan amrin juga ikut bergabung. Bagaimana seru dan ributnya ketika para lelaki bicara tentang sangkar. Opss jangan victor sahabat. Ini adalah tetang sangkar burung yang ternyata telah pergi meninggalkan burung yang datang kepadanya.

Pembahasan lainnya adalah tentang persiapan pelaksanaan futsal yang akan di laksanakan besok lapangan futsal depan MTOSH dan rencana weekend ke rumah Armadhan untuk bakar – bakar ikan di Galesong.

Masa kuliah memang memberikan beberapa efek positif khususnya bagi mereka yang sudah bekerja seperti kami. Berat badan mulai menurun, otak mulai terasah lebih hebat lagi, soalnya banyak belajar, mata semakin segar “kalau yang ini pak Amrin punya slogan” dan bertambahnya sahabat dan teman yang merupakan investasi jejaring masa depan.

Kuliah di kampus merah, Universitas Hasanuddin memang membutuhkan energi yang banyak. Tugas yang diberikan oleh dosen seyogyanya menjadi motivasi untuk semakin giat belajar, bukan sebaliknya menjadi beban. Hal inilah yang kadang kami alami tugas sepertinya menjadi sebuah beban “kalo lagi bete’ dan malas kerja tugas”.

Kalo lagi malas kerja tugas kampus sepertinya si Burung memang harus menengok sangkarnya walau sebentar saja.

Makassar, Pondok Aryun 9 September 2017

 

 

 

 

Ayo ke Mamuju, Rasakan Sensasi Ikan Segar

Mamuju adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat. Walaupun saat ini masih bersatus Kabupaten dan sementara berproses untuk bermetamorfosis menjadi kota yang sesungguhnya.

Untuk mencapai Mamuju dari Makassar ada beberapa jalur yang dapat di lalui.

  1. Jalur udara melalui bandara Sultan Hasanuddin. Ada 3 maskapai yang melayani rute menuju bandara Tampapadang Mamuju. Garuda dengan pesawat Bombardir, Wings dengan ATR 500 dan Sriwijaya dengan pesawat Boeingnya. Harga tiket pesawat ke Mamuji lumayan terjangkau di kisaran Rp 280.000 sampai Rp.600.000-an. Perjalanan lewat udara ditempuh kuranh lebih 45 menit – 60 menit. Penumpang akan disuguhi pemandangan laut dan hutan saat melintas di atas angkasa.
  2. Lewat darat via Bus. Ada banyak pilihan bus ke Mamuju dari Makassar. Nama – Nama PO Bus di antaranya PIPOSS, Bintang Timur, Bintang Prima, Manggala Trans, Metro Permai, Litha, Liman, dan Damri. Untuk bus ada beberapa pilihan. Pakai AC biasa, Non Ac, dan Sleeper Bus bagi yang suka perjalanan dengan menggunakan tempat tidur. Harganya juga murah sekitar 150 rb – 200 ribuan. Rata – rata bus berangkat dari terminal daya pukul 20.30 dan tiba di terminal Mamuju pukul 05.00 – 07.00 pagi. Ada beberapa kabupaten yang dilalui melalui jalur sulawesi. Maros, Pangkep, Barru, Kota Pare2, Pinrang, Polewali Mandar, Majene dan Mamuju.
  3. Rental Mobil. Harganya di sekitaran 1.500.000 – 2.000.000 dengan menggunakan mobil avanza atau Innova. Lumayan capek jika memilih opsi ini.
  4. Bawa mobil sendiri. Bisa menikmati indahnya perjalanan sepanjang jalur Sulawesi. Banyak pilihan untuk “take rest” walaupun rest area di jalur ini tidak secantik di Pulau Jawa tapi soal tawaran makanan bisa di adu. Bisa singgah makan dange di pangkep, Gogos Bakar dan jagung di Barru, Angpao di Pare- Pare, Itik Palleko di Pinrang, Bau peapi di Majene dan Polewali,Ikan asap tuing2 di Somba Majene dan Mamuju dengan Ikan segarnya.

Mamuju termasuk wilayah yang kecil. Untuk mencapai ujung kota dari ujung ke ujung tidak sampai 30 menit. Dari kilometer 0 di depan kantor gubernur di rangas sampai ke jalur dua Trans Mamuju.

Teedapat bebetapa pilihan tujuan destinasi yang bisa di kunjungi antara lain Wisata Pulau Karampuang, Pantai Manakarra Mamuju, Pantai Tapandulu, Pantai Wisata Rangas, Pantai Lombang2, Wisata alam berupa air terjun dan Permandian air panas serta wisata Mangrove di bebanga, Anjoro Pitu- untuk bisa menikmati pemandangan Mamuju dengan lengkap dan jembatan gantung dan Mesjid di area Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat sangat pas menjadi bahan lahapan bagi yang hobby mengabadikan momen melalui foto.

Mamuju belum ada macet. Jalanan agak ramai pada saat pagi dan sore bertepatan dengan kepergian dan kepulangan para pegawai Pemerintah.

Anda perlu hati-hati pada saat membawa kendaraan karena masih ada beberapa orang yang suka “buat kaget” pengendara di Jalanan. Utamanya pada saat mau belok perhatikan kanan dan kiri anda.

Untuk mendapatkan makanan di Mamuju sangat mudah. Warung -warung makanan laksana jamur yang hampir ada di setiap sudut Mamuju. Para wisatawan dan pelancong sebaiknya menikmati Bau Peapi khas Mandar yang disajikan oleh beberapa warung makan di wilayah Manakarra.

Ikan – ikannya segar. Kata teman yang pernah berkunjung ke Mamuju. Mamuju itu surga Ikan laut.

Ditulis di Perjalanan Menuju Mamuju diatas Bus Bintang Timur

Membangun Jejaring “Cinta” di Balance Unhas Kelas KA105 FKM

Hari ini 16 September 2017 menjadi pelaksanaan ke 2 Balance Unhas yang wajib di ikuti oleh mahasiswa baru Kampus merah dengan seragam batik dan Celana / Rok Hitam .  Harus hadir On time sesuai dengan Pesan Instruktur pekan lalu Bapak Adnan Nasution (Dosen FKIP Unhas) .Materi Balance ada 3 :

  1. Sinergitas dalam kemajemukan
  2. Membangun jejaring suportif
  3. Etika akademik

sayang sekali pada pekan kedua ini ada beberapa teman yang tidak bisa ikut balance karena tidak ikut pada pekan sebelumnya. Ukan, Rosjaya, Linda Kaysupi, Linda Sarungallo, dan Sadania walaupun hadir dikampus tapi tidak diperkenankan masuk keruangan sehingga mereka harus mengulang tahun depan.

Ada beberapa catatan yang di dapatkan pada pekan kedua ini :

  • Mahasiswa baru perlu melakukan adaptasi terhadap kondisi dunia kemahasiswaan. Kampus berbeda dengan sekolah SMA.  oleh Ibu Indar selaku Instruktur membagi kelas menjadi 8 kelompok dan tiap kelompok di arahkan untuk menuliskan kesamaan dan perbedaan yang ada dalam tiap kelompok. Saya berada pada kelompok 8 bersama Armadhan, Nanang dan Resmita. Kesamaan kelompok 8 adalah semuanya suka makan makanan gratisan. jadi teringat panggilan makan Kapurung beberapa malam lalu di rumah Kost Ibu Nelli di BTN Asal Mula di PK 7
  • Mahasiswa baru perlu membangun jejaring suportif. Jejaring untuk saling menguatkan. Saling membantu dan belajar bersama. Ibu Indar memutar sebuah video tentang seorang mahasiswa Unhas yang bermasalah dengan mata kuliahnya sehingga jadi kurang semangat belajar. Terdapat 2 orang mahasiswa di kelasnya yang datang untuk membantunya mengerjakan tugas secara berkelompok. Singkat cerita setelah 5 tahun kemudian mereka bertemu lagi. Mahasiswa yang bermalasalah 5 tahun lalu telah bekerja di sebuah perusahaan besar sedangkan teman kuliahnya masih sementara mencari pekerjaan. Akhirnya teman yang sukses ini menawarkan peluang kerja kepada temannya tesebut. Membangun relasi, membangun cinta pada saat kuliah dengan teman-teman di kampus akan kita rasakan ke depan. Ini adalah investasi besar. Bisnis yang tak ternilai. Tak ada kerugian yang didapatkan dalam membangun jejaring.
  • Etika akademik perlu ditunjukkan oleh mahasiswa. Haram hukumnya seorang mahasiwa dengan mental akademik untuk melakukan Plagiat. Tau arti plagiatkan? Menurut  Kamus Besar Bahasa Indonesia Plagiat adalah pengambilan karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat dan sebagainya) sendiri, misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri; jiplakan.Selain itu Menurut Oxford American Dictionary dalam Clabaugh (2001) plagiarisme adalah:“to take and use another person’s ideas or writing or inventions as one’s own”

    Menurut Reitz dalam Online Dictionary for Library and Information Science plagiarisme adalah : “Copying or closely imitating take work of another writer, composer etc. without permission and with the intention of passing the result of as original work”

    Ih jadi Plagiator, Ndak mau ah. So Kita harus “Studi Hard” lagi, memperbanyak membaca buku dan sumber – sumber ilmu lainnya. Study Hard itu apa sich? Makanan ringan?, bukanlah study hard itu kita harus belajar keras untuk dapat menambah pengetahuan kita. Apalagi 1 bulan kuliah di Kampus merah hampir tiap hari dijejali dengan tugas – tugas dari dosen.

Pada sesi akhir kegiatan. Ada 3 contoh kasus yang di berikan oleh instruktur. Mulai dari iwan yang terlambat bangun dan motornya mogok sehingga minta absenkan sama teman di kelas, si Ani yang mencopy paste sebuah makalah dan hanya mengganti judulnya dan tentang seorang mahasiswa yang kurang beretika dalam mengirim sms janjian kepada seorang dosen.

So Balance hari ini jadi media bagi peserta Balance khususnya Kelas KA105 untuk membangun cinta. Opss bukan cinta Monyet dan Cinta Nafsu Sahabat. Tapi cinta untuk saling menguatkan, saling mendorong, saling share tentang informasi yang bermanfaat.

Balance hari ini dilaksanakan sampai pukul 12.30. dan akan dilanjukan pekan depan.

See you Next Week Balancers FKM KA105 class. I am very Happy today.

Cafe Ewako, Makassar 16 September 2017. Bersama Pak Kiki  Mahasiswa Tubel Kemenkes 2017 dari ternate sambil menikmati kopi susu Toraja dan Ubi Goreng

Mengenal Visi Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022

Pasca dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi sulawesi Barat pada tanggal 12 Mei 2017 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)  maka Ali Baal Masdar  dan Enny Anggraeni Anwar telah sah sebagai Gubernur Wakil Gubernur Sulbar. ABM – Enny yang familiar dengan tagline Maju Malaqbi tentunya harus segera bekerja sebagai perwujudan amanah yang telah diberikan oleh rakyat Sulawesi Barat. Sebagai warga Sulawesi Barat saya Pribadi berharap pemerintah baru dapat bekerja lebih baik lagi dalam memajukan Pembangunan di tanah malaqbi tanah Mandar Sulawesi Barat.

Dalam beberapa kegiatan kampanye beberapa waktu lalu, ABM dan Enny telah memilih Visi “Sulawesi Barat Maju dan Malaqbiq“.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Sulawesi Barat Maju   : Sejajar dengan propinsi maju lainnya di Indonesia terkhusus di    kawasan timur Indonesia dengan mendorong 3 aspek    pembangunan yaitu : Maju dari aspek pendidikan, kesehatan dan pendidikan masyarakat; Maju dalam pengelolaan tata pemerintahan yang bersih dan profesional; Maju dalam pengembangan infrastruktur daerah serta pengelolaan SDA yang optimal.

Sulawesi Barat Malaqbiq “didefinisikan”  Masyarakatnya Malaqbiq, dalam arti berpengetahuan, berketerampilan, berbudaya dan religius; Alam dan lingkungan yang Malaqbiq, dalam terkelola dengan baik dan profesional untuk kesejahtraan rakyat dan Malaqbiq dalam berhubungan dunia luarnya dan propinsi lainnya dalam jejaringnya kuat dan dihormati sehingga dipercaya dengan tujuan untuk membangun Sulbar yang lebih maju.

Adapun misi yang ditetapkan sebanyak 5 Poin :

  • Membangun Sumber daya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya. yaitu Sumber Daya Manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya.
  • Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan Terpercaya. yaitu kondisi pemerintahan yang para pelaku yang terlibat di dalamnya menjaga diri dari perbuatan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).Perekonomian Sulawesi Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis  ekonomi pertanian dan non pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
  • Membangun dan Menguatkan Konektivitas antar Wilayah Berbasis Unggulan Strategis. yaitu Penguatan konektivitas nasional merupakan salah satu strategi yang ditempuh dalam rangka percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, terdapat tiga prinsip konsep konektivitas. Pertama, memaksimalkan pertumbuhan melalui kesatuan kawasan, bukan keseragaman (inclusive development) dengan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan. Kedua, memperluas pertumbuhan melalui konektivitas wilayah-wilayah melalui inter-moda supply chain system yang menghubungkan hinterland dan yang tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan. Ketiga, mencapai pertumbuhan inklusif dengan menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar dalam mendapatkan manfaat pembangunan
  • Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inovatif dan Berdaya Saing Tinggi. yaitu Pertumbuhan Ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan “teknologi” produksi itu sendiri. Harrod – Domar mengemukakan syarat-syarat yang diperlukan agar pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh dan berkembang dengan mantap atau steady growth dalam jangka panjang pada semua variabel seperti output, tabungan, investasi, dan kemajuan teknologi. Pembangunan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh adanya inovasi dari para pelaku ekonomi, inovasi ini berarti adanya perbaikan dalam arti luas. Misalnya adanya penemuan produk baru ataupun penemuan pasar baru.
  • Mengarusutamakan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan. yaitu kesatuan dan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

Sumber : Draft RPJMD Teknokratis Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022

Catatan dari Pertemuan Adinkes di Grand Park Lane Jakarta

Meninggalkan Kota Mamuju menuju Jakarta kali ini agak berbeda. Pada tugas kantor kali ini bersama dengan Pimpinan kantor mengikuti Kegiatan Pertemuan Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES) yang dilaksanakan di Jakarta.

Ada beberapa catatan yang sempat kami dengar dan catat dalam kegiatan yang berlangsung selama 2 malam 3 hari

Bapak Krisnajaya selaku Ketua Adinkes menjelaskan tentang UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan Dinas Kesehatan mempunyai tangungjawab yang tinggi terhadap semua permasalahan yang ada di daerahnya. Hal ini harus menjadikan peran Dinas Kesehatan semakin nyata khususnya terkait dengan dukungan anggaran dari Kemenkes untuk kegiatan pembinaan, dan diklat

Dalam pemaparannya Kepala Dinkes Kab Trenggalek Jatim menjelaskan tentang pelayanan kesehatan di FKTP dengan beberapa hal penting yaitu ;

  1. Ada penurunan jumlah kapitasi setelah diterapkan pola baru dari BPJS. Namun disisi lain ada banyak keuntungan di BPJS.
  2. Ada penawaran pola kapitasi, waktu layanan hanya 7 jam, rasio peserta 12.00 saja per 1 dokter. Simulasi pola baru menggambarkan untuk puskesmas dengan 2 dokter, 1 drg, 7 jam layanan, tidak ada beda dengan pola lama. Masukan dari peserta, diperlukan aturan hukum untuk menguatkan alasan pola baru a.l apa alasannya 7 jam layanan.
  3. Sumbar ; intinya sudah menerapkan hal yang sama seperti di Kab. Trenggalek. Fenomena lain adalah bagaimana dengan UKM, karena seperti kunjungan rumah tidak hanya dokter yang melakukan. Rasio 1 : 5.000 tidak bisa diterapkan di semua daerah mengingat keberagaman daerah di Indonesia.
  4. Dana kapitasi hanya 3.000 bila layanan tidak diberikan oleh dokter, seperti perawat, dll.
  5. Tangerang; ada pertemuan sebagai wakil profesi terkait pembentukan tim review dana kapitasi terdiri dari idi, pdgi, adinkes, kemenkes dan bpjs. Perlu tegas terhadap isu yang akan disampaikan kepada bpk sekjen. Termasuk hal lain seperti ptt yang akan diangkat PNS.
  6. Maluku; yang disampaikan Trenggalek tidak terjadi di Malaku, seperti jml dokter hanya 1 saja, bukan 2. Terkait UKM fokus pada promotif dan preventif. Untuk nakes selain dokter yang mengerjakan UKM, pertaruhannya nyawa, bukan hanya melayani ditempat. Kemenkes perlu kembali pada track yang benar, harus mengajak adinkes bukan langsung diputuskan. Perlakuan khusus dana kapitasi di daerah terpencil tidak terbukti dan tidak terjadi, khususnya di Indonesia Timur.

Mengenai permasalahan BPJS ada beberapa hal yang menjadi bahan diskusi hangat di antaranya :

  1. BPJS sebenarnya hanya membayarkan, peraturan dibuat oleh kemenkes. Bukan sebaliknya, saat ini Peraturan – Peraturan Pembiayaan Kesehatan justru di keluarkan oleh BPJS.
  2. Bapak Krisna; tim review baru diminta ke adinkes tapi belum jalan, hal ini terkait dengan peraturan bpjs nomor 3, apabila dalam 6 bulan belum ada kesepakatan akan kembali kepada peraturan lama.Peraturan daerah terpencil bila jml penduduk < 1.000 akan dibayar 1.000 dengan nilai tertinggi, namun belum ada daerah yang diberlakukan.
  3. BPJS tidak selayaknya menerapkan hal yang sama untuk Indonesia dg beragam wilayah dan beda karakteristiknya.
  4. Dari Gorontalo; sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 jelas disebutkan semua hak dasar pemenuhan kesehatan bagi masyarakat termasuk dilayani oleh nakes kompeten.
  1. Dana operasional JKN minimal 10% dari dana kapitasi sosialisasi dari
  2. Merumuskan kembali aturan permenkes nomor ? akan dibuka seluas-luasnya. Hal 5 kegiatan dg permenkes
  3. Meninjau kembali regulasi peraturan bpjs, terutama masalah rujukan dan emergency. Ada klien dekat rs tp harus ke puskesmas yg jauh dari rumahnya.
  4. Ada peserta jkn yg perlu diverifikasi dengan sebab lain seperti meninggal, jadi pns dll
  5. 2016 ada info penambahan pbi, kalo iya sampai ke kab, perlu segera di share ke daerah agar tidak overlap dg apbd.
  6. Perlu regulasi yang atur, pbi jkn di harus, ke fktp puskesmas, untuk mandiri. Fakta nya fktp merekrut peserta, padahal peserta tidak tau. Hal ini merugikan fktp pemerintah. Apalagi bila daerah dengan fiskal rendah.
  7. Orientasi bpjs bayar ukp, bukan ukm hal ini sudah bergeser dari misi program kes pemerintah, yang seharusnya promotif dan preventif ukm bukan ukp seperti saat ada pasien berobat diberikan penyuluhan. Puskesmas bergeser ke arah layanan rs, teman kesmas banyak protes. Ada klinik swasta mendapatkan 10.000 namun nyaris seharian sepi padahal upaya promotif dan preventif dilakukan oleh Puskesmas. Hal ini terkesan ada ketimpangan. Terlebih di daerah tidak ada 3 dokter di puskesmas.
  8. Pelayanan kebidanan; bumil trimester 2 harus daftar bayi, kalo dipelosok sulit untuk daftar. Ada kasus kembar 3, yang dibayar 1 sehingga ada yang meninggal. Kebijakan jampersal baik untuk menurunkan AKI dan sudah terbukti.
  1. Sleman; sepakat untuk perhitungan, ABK belum masuk. Masalah utama adalah turunnya kapitasi ke kab untuk apa, kpk sudah melihat. Puskesmas kebingungan, padahal ada kuota untuk pengawasan, seharusnya hal ini tidak ada masalah. Perlu dipikirkan untuk puskesmas yang sudah blud dan yang belum. Kita harus mengamankan JKN sebagai produk pemerintah, karena korbannya rakyat, walau bpjs yang kurang tepat implementasinya.
  2. Usulan 1% dari dana kapitasi untuk pengawasan, untuk proyek fisik 2,5-3% untuk pengawasan dari kementrian PU.
  3. Zaenal; adinkes riau; jangan berkutit di uang. Jangan terjebak di angka 6.000. Riau, sumbar dan jambi sudah menerapkan ABK. Kita ingin dorong menkes, coba seperti dulu lagi, riau masih kurang dokter. Bagaimana setiap puskesmas ada dokter inpres. Riau kurang sepakat kalau layanan dibatasi 7 jam, krn untuk pns level bawah saat anaknya perlu tindakan diluar jam kerja, mereka tidak mampu akses ke yankes swasta. Kita buka IGD nya untuk hal-hal emergency. Sudah 4 kab yang buka 24 jam. Hal ini harus jadi kekuatan, bukan hanya dikota tapi di desa jg berhak yankes yang sama.
  4. Trenggalek; JKN sangat bagus, kita harus akui dg JKN trenggalek dapat 3x lipat dana sebelum ada JKN. Sehingga dapat meningkatkan mutu seperti buka 24jam, nambah dokter tiap puskesmas. Terkait promotif dan preventif, dana kapitasi hanya untuk kuratif (ukp), bukan promprev ukm. Perlu rubah permenkes hingga UU nya nanti. Perlu sepakat alternatif mana yang akan dibawa ke menkes.
  5. Kepri; terkait RS, cukup berat memenuhi permenkes 56/2014 ttg klasifikasi rs, yg mengharuskan tipe b sehingga rugi karena dibayar dg tarif rs type c krn belum memenuhi permenkes tsb. BPJS harusnya fleksibel menilai type rs. BPJS membayar rs sesuai type rs oleh Gubernur. Mengusulkan dana dekon bukan kapitasi untuk pembinaan dan diklat.
  6. Bpk Idar; Maluku Utara; tujuan jkn untuk meningkatkan kesmas. Apakah kita sudah memetakan masy mana yang belum terakses. Apakah adil untuk masy dg puskesmas dg dokter dan dg puskesmas tanpa dokter. Perlu terobosan untuk keadilan dan pemerataan, adinkes harus mendorong ini. Orang kota cepat terlayani, orang desa tidak. Perlu dipikirkan keseimbangan antara nakes yang kerja keras dg yg kurang bekerja keras.
  7. Usulan ke menkes; meningkatkan akses layanan sampai ke desa, meningkatkan kualitas layanan ke masy.
  8. Kusmedi DKI; JKN era baru, tidak pernah diberikan arahan oleh kemenkes seperti persyaratan dibuat tapi tidak dipenuhi oleh kemenkes. Era UU 23/2014 terkait dinkes sbg pj wil thd sistem kes, siapa yang bertanggung jawab penuh, kalo iya termasuk keuangan, maka BPJS tidak boleh masuk ke daerah.
  9. Inti dari DKI; Apa roadmap atau langkah ke dpn oleh kemenkes dan apa peran dinkes di era UU NO 23/2014.
  10. Bandung; yg buat ribut pusat mengapa pusat tidak bertanggungjawab, karena daerah bersifat melengkapi, dinkes harus memikirkan kewenangan dinkes, agar tidak eksodus dana dan tenaga ke puskesmas. Hal ini sebagai bentuk tg jwab thd masy (petugas) dan masy (sebagai sasaran layanan). Mindset pusat dirubah, bagaimana memenuhi kekurangan seperti rasio 1 dokter untuk 5.000. Kita tagih janji a.l akan dibangun sekian ribu puskesmas yang belum terbukti. Bicara mutu, penuhi dulu tenaga dan sarpras nya, bukan hanya dki dan jawa, bagaimana indonesia timur.
  11. Sultra; permasalahannya ada antara kemenkes dg dagri, sehingga implikasi ke daerah seperti S.Sos jd kadinkes, perlu diusulkan lagi kesehatan seperti agama, sentralistik krn riwayatnya bagus. Terkait BPJS saat ini ada miskom, mistrust dg puskesmas krn ada bbrp case tidak mau kadinkes tidak mau td tgn pdhl ka puskesmas mantan stafnya.
  12. Kesimpulan sultra; otonomi daerah ttg kes masih kurang pas dan peran dinkes lbh jelas dan tegas.
  13. Diusulkan penandatangan MOU dilakukan dlm forum besar, bukan parsial daerah tp dalam pertemuan adinkes.
  14. Sumsel; perlu dilihat lagi positioning BPJS, termasuk DJSN, jangan terjebak oleh ruang rupiah, ada banyak yang tidak benar. Kesannya operator rasa regulator.
  15. Kesimpulan; kemampuan BPJS membuat aturan terkait perpres 101 ada klausul BPJS dapat membuat kebijakan setelah konsultasi dengan kemenkes, tidak bisa langsung turun aturan tanpa ada rekomen dari kemenkes.
  16. Andriyanto;Gorontalo; peraturan nasional perlu ada kearifan lokal. Seperti aturan kurang lengkap administrasi yang disimpulkan kekurangan dana ditanggulangi oleh daerah. Kecolongan dlm MoU seperti distribusi kartu tg jwab dinkes, dpt langsung menyurati puskesmas, yang disaat awal hal ini tidak muncul. Kesimpulan; perlu integrasi aturan jamkesda dg JKN. Perlu jeli dan teliti membaca MoU dg BPJS.
  17. Jogja; usul perlunya penguatan pada peran utamanya, seperti BPJS hanya BAPEL, regulasi ada sendiri jgn campur aduk. Standarisasi harus karena terkait kualitas. Kompetensi khusus nakes diserahkan ke Pusat. Perlu jelas 7 jam seperti apa, 24 jam seperti apa, khususnya pelayanan primer. Kewenangan dinkes belum tanpa baru nama saja, apalagi tanggung rentengnya. Jangan lupa UKM jangan hanya UKP. Kesimpulan; Perlu akuntabilitas yang bergantung dengan aturan diatasnya.

Intisari usulan ;

  1. Apa roadmap atau langkah ke depan oleh kemenkes era JKN dan apa peran dinkes di era UU NO 23/2014.
  2. Perlu akuntabilitas yang bergantung dengan aturan diatasnya.
  3. perlu integrasi aturan jamkesda dg JKN. Perlu jeli dan teliti membaca MoU dg BPJS.
  4. kemampuan BPJS membuat aturan terkait perpres 101 ada klausul BPJS dapat membuat kebijakan setelah konsultasi dengan kemenkes, tidak bisa langsung turun aturan tanpa ada rekomen dari kemenkes.
  5. perlu dilihat lagi positioning BPJS, termasuk DJSN, jangan terjebak oleh ruang rupiah, ada banyak yang tidak benar. Kesannya operator rasa regulator.
  6. otonomi daerah ttg kes masih kurang pas dan peran dinkes lbh jelas dan tegas.
  7. meningkatkan akses layanan sampai ke desa, meningkatkan kualitas layanan ke masy.
  8. JKN sangat bagus, kita harus akui dg JKN trenggalek dapat 3x lipat dana sebelum ada JKN. Sehingga dapat meningkatkan mutu seperti buka 24jam, nambah dokter tiap puskesmas. Terkait promotif dan preventif, dana kapitasi hanya untuk kuratif (ukp), bukan promprev ukm. Perlu rubah permenkes hingga UU nya nanti.

Hotel Park Lane, Jakarta 30 Oktober 2015