Catatan dari Pertemuan Adinkes di Grand Park Lane Jakarta

Meninggalkan Kota Mamuju menuju Jakarta kali ini agak berbeda. Pada tugas kantor kali ini bersama dengan Pimpinan kantor mengikuti Kegiatan Pertemuan Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES) yang dilaksanakan di Jakarta.

Ada beberapa catatan yang sempat kami dengar dan catat dalam kegiatan yang berlangsung selama 2 malam 3 hari

Bapak Krisnajaya selaku Ketua Adinkes menjelaskan tentang UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan Dinas Kesehatan mempunyai tangungjawab yang tinggi terhadap semua permasalahan yang ada di daerahnya. Hal ini harus menjadikan peran Dinas Kesehatan semakin nyata khususnya terkait dengan dukungan anggaran dari Kemenkes untuk kegiatan pembinaan, dan diklat

Dalam pemaparannya Kepala Dinkes Kab Trenggalek Jatim menjelaskan tentang pelayanan kesehatan di FKTP dengan beberapa hal penting yaitu ;

  1. Ada penurunan jumlah kapitasi setelah diterapkan pola baru dari BPJS. Namun disisi lain ada banyak keuntungan di BPJS.
  2. Ada penawaran pola kapitasi, waktu layanan hanya 7 jam, rasio peserta 12.00 saja per 1 dokter. Simulasi pola baru menggambarkan untuk puskesmas dengan 2 dokter, 1 drg, 7 jam layanan, tidak ada beda dengan pola lama. Masukan dari peserta, diperlukan aturan hukum untuk menguatkan alasan pola baru a.l apa alasannya 7 jam layanan.
  3. Sumbar ; intinya sudah menerapkan hal yang sama seperti di Kab. Trenggalek. Fenomena lain adalah bagaimana dengan UKM, karena seperti kunjungan rumah tidak hanya dokter yang melakukan. Rasio 1 : 5.000 tidak bisa diterapkan di semua daerah mengingat keberagaman daerah di Indonesia.
  4. Dana kapitasi hanya 3.000 bila layanan tidak diberikan oleh dokter, seperti perawat, dll.
  5. Tangerang; ada pertemuan sebagai wakil profesi terkait pembentukan tim review dana kapitasi terdiri dari idi, pdgi, adinkes, kemenkes dan bpjs. Perlu tegas terhadap isu yang akan disampaikan kepada bpk sekjen. Termasuk hal lain seperti ptt yang akan diangkat PNS.
  6. Maluku; yang disampaikan Trenggalek tidak terjadi di Malaku, seperti jml dokter hanya 1 saja, bukan 2. Terkait UKM fokus pada promotif dan preventif. Untuk nakes selain dokter yang mengerjakan UKM, pertaruhannya nyawa, bukan hanya melayani ditempat. Kemenkes perlu kembali pada track yang benar, harus mengajak adinkes bukan langsung diputuskan. Perlakuan khusus dana kapitasi di daerah terpencil tidak terbukti dan tidak terjadi, khususnya di Indonesia Timur.

Mengenai permasalahan BPJS ada beberapa hal yang menjadi bahan diskusi hangat di antaranya :

  1. BPJS sebenarnya hanya membayarkan, peraturan dibuat oleh kemenkes. Bukan sebaliknya, saat ini Peraturan – Peraturan Pembiayaan Kesehatan justru di keluarkan oleh BPJS.
  2. Bapak Krisna; tim review baru diminta ke adinkes tapi belum jalan, hal ini terkait dengan peraturan bpjs nomor 3, apabila dalam 6 bulan belum ada kesepakatan akan kembali kepada peraturan lama.Peraturan daerah terpencil bila jml penduduk < 1.000 akan dibayar 1.000 dengan nilai tertinggi, namun belum ada daerah yang diberlakukan.
  3. BPJS tidak selayaknya menerapkan hal yang sama untuk Indonesia dg beragam wilayah dan beda karakteristiknya.
  4. Dari Gorontalo; sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 jelas disebutkan semua hak dasar pemenuhan kesehatan bagi masyarakat termasuk dilayani oleh nakes kompeten.
  1. Dana operasional JKN minimal 10% dari dana kapitasi sosialisasi dari
  2. Merumuskan kembali aturan permenkes nomor ? akan dibuka seluas-luasnya. Hal 5 kegiatan dg permenkes
  3. Meninjau kembali regulasi peraturan bpjs, terutama masalah rujukan dan emergency. Ada klien dekat rs tp harus ke puskesmas yg jauh dari rumahnya.
  4. Ada peserta jkn yg perlu diverifikasi dengan sebab lain seperti meninggal, jadi pns dll
  5. 2016 ada info penambahan pbi, kalo iya sampai ke kab, perlu segera di share ke daerah agar tidak overlap dg apbd.
  6. Perlu regulasi yang atur, pbi jkn di harus, ke fktp puskesmas, untuk mandiri. Fakta nya fktp merekrut peserta, padahal peserta tidak tau. Hal ini merugikan fktp pemerintah. Apalagi bila daerah dengan fiskal rendah.
  7. Orientasi bpjs bayar ukp, bukan ukm hal ini sudah bergeser dari misi program kes pemerintah, yang seharusnya promotif dan preventif ukm bukan ukp seperti saat ada pasien berobat diberikan penyuluhan. Puskesmas bergeser ke arah layanan rs, teman kesmas banyak protes. Ada klinik swasta mendapatkan 10.000 namun nyaris seharian sepi padahal upaya promotif dan preventif dilakukan oleh Puskesmas. Hal ini terkesan ada ketimpangan. Terlebih di daerah tidak ada 3 dokter di puskesmas.
  8. Pelayanan kebidanan; bumil trimester 2 harus daftar bayi, kalo dipelosok sulit untuk daftar. Ada kasus kembar 3, yang dibayar 1 sehingga ada yang meninggal. Kebijakan jampersal baik untuk menurunkan AKI dan sudah terbukti.
  1. Sleman; sepakat untuk perhitungan, ABK belum masuk. Masalah utama adalah turunnya kapitasi ke kab untuk apa, kpk sudah melihat. Puskesmas kebingungan, padahal ada kuota untuk pengawasan, seharusnya hal ini tidak ada masalah. Perlu dipikirkan untuk puskesmas yang sudah blud dan yang belum. Kita harus mengamankan JKN sebagai produk pemerintah, karena korbannya rakyat, walau bpjs yang kurang tepat implementasinya.
  2. Usulan 1% dari dana kapitasi untuk pengawasan, untuk proyek fisik 2,5-3% untuk pengawasan dari kementrian PU.
  3. Zaenal; adinkes riau; jangan berkutit di uang. Jangan terjebak di angka 6.000. Riau, sumbar dan jambi sudah menerapkan ABK. Kita ingin dorong menkes, coba seperti dulu lagi, riau masih kurang dokter. Bagaimana setiap puskesmas ada dokter inpres. Riau kurang sepakat kalau layanan dibatasi 7 jam, krn untuk pns level bawah saat anaknya perlu tindakan diluar jam kerja, mereka tidak mampu akses ke yankes swasta. Kita buka IGD nya untuk hal-hal emergency. Sudah 4 kab yang buka 24 jam. Hal ini harus jadi kekuatan, bukan hanya dikota tapi di desa jg berhak yankes yang sama.
  4. Trenggalek; JKN sangat bagus, kita harus akui dg JKN trenggalek dapat 3x lipat dana sebelum ada JKN. Sehingga dapat meningkatkan mutu seperti buka 24jam, nambah dokter tiap puskesmas. Terkait promotif dan preventif, dana kapitasi hanya untuk kuratif (ukp), bukan promprev ukm. Perlu rubah permenkes hingga UU nya nanti. Perlu sepakat alternatif mana yang akan dibawa ke menkes.
  5. Kepri; terkait RS, cukup berat memenuhi permenkes 56/2014 ttg klasifikasi rs, yg mengharuskan tipe b sehingga rugi karena dibayar dg tarif rs type c krn belum memenuhi permenkes tsb. BPJS harusnya fleksibel menilai type rs. BPJS membayar rs sesuai type rs oleh Gubernur. Mengusulkan dana dekon bukan kapitasi untuk pembinaan dan diklat.
  6. Bpk Idar; Maluku Utara; tujuan jkn untuk meningkatkan kesmas. Apakah kita sudah memetakan masy mana yang belum terakses. Apakah adil untuk masy dg puskesmas dg dokter dan dg puskesmas tanpa dokter. Perlu terobosan untuk keadilan dan pemerataan, adinkes harus mendorong ini. Orang kota cepat terlayani, orang desa tidak. Perlu dipikirkan keseimbangan antara nakes yang kerja keras dg yg kurang bekerja keras.
  7. Usulan ke menkes; meningkatkan akses layanan sampai ke desa, meningkatkan kualitas layanan ke masy.
  8. Kusmedi DKI; JKN era baru, tidak pernah diberikan arahan oleh kemenkes seperti persyaratan dibuat tapi tidak dipenuhi oleh kemenkes. Era UU 23/2014 terkait dinkes sbg pj wil thd sistem kes, siapa yang bertanggung jawab penuh, kalo iya termasuk keuangan, maka BPJS tidak boleh masuk ke daerah.
  9. Inti dari DKI; Apa roadmap atau langkah ke dpn oleh kemenkes dan apa peran dinkes di era UU NO 23/2014.
  10. Bandung; yg buat ribut pusat mengapa pusat tidak bertanggungjawab, karena daerah bersifat melengkapi, dinkes harus memikirkan kewenangan dinkes, agar tidak eksodus dana dan tenaga ke puskesmas. Hal ini sebagai bentuk tg jwab thd masy (petugas) dan masy (sebagai sasaran layanan). Mindset pusat dirubah, bagaimana memenuhi kekurangan seperti rasio 1 dokter untuk 5.000. Kita tagih janji a.l akan dibangun sekian ribu puskesmas yang belum terbukti. Bicara mutu, penuhi dulu tenaga dan sarpras nya, bukan hanya dki dan jawa, bagaimana indonesia timur.
  11. Sultra; permasalahannya ada antara kemenkes dg dagri, sehingga implikasi ke daerah seperti S.Sos jd kadinkes, perlu diusulkan lagi kesehatan seperti agama, sentralistik krn riwayatnya bagus. Terkait BPJS saat ini ada miskom, mistrust dg puskesmas krn ada bbrp case tidak mau kadinkes tidak mau td tgn pdhl ka puskesmas mantan stafnya.
  12. Kesimpulan sultra; otonomi daerah ttg kes masih kurang pas dan peran dinkes lbh jelas dan tegas.
  13. Diusulkan penandatangan MOU dilakukan dlm forum besar, bukan parsial daerah tp dalam pertemuan adinkes.
  14. Sumsel; perlu dilihat lagi positioning BPJS, termasuk DJSN, jangan terjebak oleh ruang rupiah, ada banyak yang tidak benar. Kesannya operator rasa regulator.
  15. Kesimpulan; kemampuan BPJS membuat aturan terkait perpres 101 ada klausul BPJS dapat membuat kebijakan setelah konsultasi dengan kemenkes, tidak bisa langsung turun aturan tanpa ada rekomen dari kemenkes.
  16. Andriyanto;Gorontalo; peraturan nasional perlu ada kearifan lokal. Seperti aturan kurang lengkap administrasi yang disimpulkan kekurangan dana ditanggulangi oleh daerah. Kecolongan dlm MoU seperti distribusi kartu tg jwab dinkes, dpt langsung menyurati puskesmas, yang disaat awal hal ini tidak muncul. Kesimpulan; perlu integrasi aturan jamkesda dg JKN. Perlu jeli dan teliti membaca MoU dg BPJS.
  17. Jogja; usul perlunya penguatan pada peran utamanya, seperti BPJS hanya BAPEL, regulasi ada sendiri jgn campur aduk. Standarisasi harus karena terkait kualitas. Kompetensi khusus nakes diserahkan ke Pusat. Perlu jelas 7 jam seperti apa, 24 jam seperti apa, khususnya pelayanan primer. Kewenangan dinkes belum tanpa baru nama saja, apalagi tanggung rentengnya. Jangan lupa UKM jangan hanya UKP. Kesimpulan; Perlu akuntabilitas yang bergantung dengan aturan diatasnya.

Intisari usulan ;

  1. Apa roadmap atau langkah ke depan oleh kemenkes era JKN dan apa peran dinkes di era UU NO 23/2014.
  2. Perlu akuntabilitas yang bergantung dengan aturan diatasnya.
  3. perlu integrasi aturan jamkesda dg JKN. Perlu jeli dan teliti membaca MoU dg BPJS.
  4. kemampuan BPJS membuat aturan terkait perpres 101 ada klausul BPJS dapat membuat kebijakan setelah konsultasi dengan kemenkes, tidak bisa langsung turun aturan tanpa ada rekomen dari kemenkes.
  5. perlu dilihat lagi positioning BPJS, termasuk DJSN, jangan terjebak oleh ruang rupiah, ada banyak yang tidak benar. Kesannya operator rasa regulator.
  6. otonomi daerah ttg kes masih kurang pas dan peran dinkes lbh jelas dan tegas.
  7. meningkatkan akses layanan sampai ke desa, meningkatkan kualitas layanan ke masy.
  8. JKN sangat bagus, kita harus akui dg JKN trenggalek dapat 3x lipat dana sebelum ada JKN. Sehingga dapat meningkatkan mutu seperti buka 24jam, nambah dokter tiap puskesmas. Terkait promotif dan preventif, dana kapitasi hanya untuk kuratif (ukp), bukan promprev ukm. Perlu rubah permenkes hingga UU nya nanti.

Hotel Park Lane, Jakarta 30 Oktober 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *